Apa Daya Kondisi Sumber Daya Perikanan Maluku

Propinsi maluku yang dijuluki juga dengan provinsi seribu pulau memiliki lautan yang cukup luas, hampir ±80% luas wilayah provinsi ini adalah lautan, hal ini menggambarkan suatu potensi yang cukup banyak yang bisa diperbuat demi kemajuan provinsi ini kedepannya, sumber daya laut yang cukup luas tersebut secara langsung merupakan modal awal dalam pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi di provinsi ini. Sebagai salah satu faktor produksi,  sumber daya alam kelautan dan perikanan dapat mengambil peranan yang cukup signifikan dalam proses kebijakan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. hasil pengkajian stok ikan yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) menunjukan potensi sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang berada di daerah Provinsi Maluku sangatlah banyak dimana untuk potensi  3 daerah pengelolaan adalah 1. 627.500 ton per tahun sedangkan tangkapan ikan yang diperbolehkan 1.301.800 ton per tahun.

Tabel.1 Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ( WPP-NRI) yang berada di Provinsi Maluku

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)	Potensi	Tangkapan Ikan Yang diperbolehkan
714 laut Banda dan sekitarnya	248.400 ton / tahun	198.700 ton / tahun
715 di laut Seram dan sekitarnya	587.000 ton / tahun	469.500 ton / tahun
718 di laut Arafura dan sekitarnya	792.100 ton / tahun	633.600 ton / tahun
Jumlah	1.627.500 ton / tahun	1.301.800 ton / tahun

Sumber : Republika Online

Maluku yang selalu kita banggakan dengan kekayaan alam ( sumber daya    perikanan ) nya dalam setiap kesempatan yang disampaikan oleh para pejabat didaerah ini baik dalam kegiatan yang berskala nasional maupun regional atau hanya dalam acara – acara yang bersifat seremonial yang dilalakukan di daerah ini. Kondisi ini memang menjadi suatu dilematis dimana kita selalu mengatakan mempunyai cukup banyak salah satu faktor produksi  yaitu sumber daya perikanan namun sampai dengan saat ini apa yang kita telah perbuat dengan salah satu faktor produksi  tersebut, mungkin dapat kita hitung berapa banyak kegiatan, pembangunan, perencanaan dan mungkin mimpi tentang kekeayaan alam kita yang satu ini. Namun sampai saat ini belum juga nampak realisasinya yang dapat mengangkat kepala kita dan sedikit berkata sombong “ ini katong pung kebanggaan daerah ”. atau menjadi brand image nya Maluku.

Penduduk negeri-negeri atau juga dusun –dusun yang berada ditepi pantailah yang boleh mengatakan hal diatas dengan kemampuan seadanya baik dari segi keterampilan maupun permodalan, dan  boleh jadi merupakan warisan – warisan dari leluhur mereka ilmu – ilmu tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara perlahan – lahan dan pasti dapat melakukan berbagai hal dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya sampai dengan mendapatkan keuntungan demi melanjutkan kehidupan mereka dan dengan cara – cara yang sederhana tanpa mengobral kata – kata  tetapi dengan perbuatan “ katong ada bikin skarang ini ”.

Atau mungkin kita perlu belajar banyak dari masyarakat kita yang mengelola sumber daya laut tadi, atau mungkin dibenak kita selalu mengatakan “dong tu seng tau apa-apa” atau kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengelolanya,  tidak juga, sudah berapa banyak professor dibidang ini yang dimiliki oleh lembaga pendidikan negeri satu – satunya didaerah ini dan mempunyai Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang juga selalau dibangga – banggakan. Mungkin mereka sudah berbuat semampu mereka dengan berbagai ilmu yang mereka miliki telah menyumbangkan pemikiran dan konsep kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku ini. Atau konsep – konsep tadi hanya menjadi tumpukan – tumpukan kertas di kantor Gubernur, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bappeda.  Mungkin kita akan selalu mendengar kata – kata “ kita akan berkerjasama dengan universitas ini, itu, anu yang semuanya berasal dari luar Maluku, supaya kelihatan bagus.

Mungkin juga para pejabat di pemerintahan di daerah ini yang memang kurang memiliki jiwa semangat untuk berbuat yang terbaik demi masyarakatnya yang ± 40 % masih dikatakan keluarga miskin. Itu namanya pemimpin yang tidak amanah, mari kita lihat apa yang telah diperbuat oleh pemerintah daerah terhadap potensi yang terpendam yang selalu dibangga – banggakan ini telah sampai pada titik yang yang diharapakan,ternyata belum juga.

Namun sampai dengan saat ini sumber daya kelautan belum sebagai leading sector dalam proses pembangunan diprovinsi maluku, mayoritas masyarakat maluku masih berorientasi pada sector continental dalam kehidupannya sehari – harinya sehingga sektor  perikanan dapat dikatakan sebagai pemanis bibir.

Potensi perikanan dengan laut yang sangat luas dan memiliki kaanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya telah diolah oleh pelaku – pelaku usaha dari daerah lain maupun dari luar negeri, keadaan ini sangat miris kita lihat dimana produk – produk perikanan kita tidak pernah diolah sebagai bahan jadi namun hanya  diperdagangkan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi didaerah lain atau negara lain.

Sumber daya alam perikanan ini merupakan sumber daya alam yang 70% tidak dapat terbaharukan  sehingga dari waktu ke waktu semakin menipis atau berkurang potensinya, walupun terdapat juga sumber daya alam perikanan yang dapat terbaharukan namun prosesnya membutuhkan waktu yang lama, berkurangnya potensi dari sumber daya alam perikanan di provinsi maluku ini juga merupakan permasalahan yang harus dipecahkan oleh baik itu pemerintah provinsi maluku maupun pemerintah pusat.

Kondisi ini memerlukan perhatiaan yang sangat serius oleh steakholder dibidang perikanan, sehingga sumber daya alam perikanan ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup signifikan dalam proses pembangunan dimasa yang akan datang.

Dalam proses pengelolaan sumber daya  perikanan ini perlu diperhatikan berbagai factor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaanya sehingga masih banyaknya hasil perikanan yang tidak diolah secara maksimal di provinsi ini tetapi di bawah kedaerah lain untuk di olah akibatnya semakin banyak sumber daya alam yang dikuras dari alam Maluku namun tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Maluku. Atau kita hanya terpaku dalam angka – angka statistik yang menerangkan jumlah hasil olahan sumber daya alam perikanan ini yang diekspor tiap tahunnya meningkat. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan ini juga harus memperahatikan kelebihan kapasitas penakapan ikan, ketidakseimbangan antara kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya, kerusakan habitat, kecenderungan kepunahan jenis ikan tertentu, degradasi sumberdaya perikanan, peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat terutama pelaku usaha dibidang perikanan.

Belum lagi kondisi rill di Negara - Negara yang sedang giatnya membangun terjadi dimana untuk mengejar pertumbuhan maka dikuraslah sumber daya alam yang dimilki tanpa memperhatikan kondisi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan salah satu faktor produksi sumber daya alam perikanan tersebut. Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam perikanan yang banyak ini juga mengalami imbas dari prilaku mencari keuntungan yang sangat besar dari proses pemanfaatan dan pengelolaan perikanan.

UKM Dan Permasalahannya

Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) adalah salah satu jenis kegiatan yang berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat indoneisa saat ini, berbagai cara dilakukan dalam kegiatan yang satu ini,seiring waktu UKM dapat kita bagi menjadi 2 yaitu: UKM Legal Formal dimana UKM memiliki badan hukum dan persyaratan lainnya dalam berusaha dan yang kedua adalah UKM non legal formal dimana UKM melakukan kegiatannya sesuai dengan kehendak dari pemiliknya. UKM secara keseluruhan memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan masyarakat ekonomi lemah, UKMlah yang menggerakan roda ekonomi masyarakat bawah.

Usaha  kecil dan menengah memerlukan perhatian dari pengambil kebijakan di negeri ini, permasalahan utama yang dihadapi oleh UKM adalah Permodalan dan Pemasaran, kedua permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lokasi UKM tersebut berada. Kurang berhasilnya kebijakan yang dikeluarkan selama ini diakibatkan oleh berbagai permasalahan diantaranya yang paling menonjol dan berpengaruh besar adalah UKM dijadikan sebagai objek oleh oknum pemerintah, sehingga  dimana ada kebijakan untuk UKM selalu digarap sebagai suatu proyek yang mesti direalisasikan.

Untuk menjadikan UKM menjadi sebuah profil bisnis yang besar haruslah dimulai dengan  bantuan permodalan  yang  diberikan kepada UKM tanpa diikuti dengan beberbagia persyaratan yang sering dimainkan oleh oknum – oknum pemerintah untuk mendapatkannya, bantuan permodalan ini hanya dengan persyaratan pengawasan yang ketat  oleh pemerintah  yang dilakukan oleh petugas – petugas yang kompeten dalam UKM atau Bisnis utama yang dilakukan oleh UKM tersebut.

Setelah masalah permodalan teratasi hal yang harus diberikan perhatian lebih adalah masalah pemasaran dari produk – produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut, banyak produk yang dihasilkan oleh UKM namun tidak memiliki pasar, sering pemerintah mengajak UKM mengikuti kegiatan pameran baik scala nasional maupu internasional,  bukan hanya dengan mengajak  mereka itu masalah pemasaran produk mereka selesai, tetapi yang paling dibutuhkan dalam pemasaran produk tersebut adalah penciptaan pasar itu sendiri dimana para pembeli bisa langsung bertemu dengan produsen di tempat tersebut. Detailnya adalah puast – pusat produk dan pasar – pasar khusus, dimana lokasinya dipilih yang paling strategis.

Kenyataannya pasar -  pasar khusus tersebut dibuat asal –asalan dimana lokasinya kadang susah dijangkau, kalaupun mudah dijangkau kadang tidak terurus dan yang menempatinya bukan UKM tetapi orang – orang yang tidak memiliki kaitannya dengan UKM, seiring dengan pemecahan masalah tersebut pola – pola pembinaan harus lebih diintensifkan dengan memfokuskan pada aspek permodalan dan aspek pemasaran yang lebih terkoordinasi dan diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kemampuan UKM dan untuk menjalankan itu diperlukan orang – orang yang mempunyai kapasitas dan siap untuk menerimah amanah yang dibebankan kepada dia dan bukan untuk mencari uang dari penugasan tersebut.

Hasil – hasil kerja tersebut dapat kita harapkan akan lahir UKM – UKM yang tangguh dari segi permodalan dan mempunyai kemampuan penetrasi pasar yang bagus, sehingga UKM – UKM ini dapat berkembang menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi sebuah industri baru yang cukup sukses.

Permasalahan Administrasi Keuangan

Dalam  suatu organisasi pemerintahan hal paling sering disoroti dan dipertanyakan adalah masalah keuangan dari  organisasi tersebut , sering kali terjadi kesimpang siuran dalam proses keuangan suatu organisasi sehingga menimbulkan berbagai dampak yang dapat menganggu jalannya roda organisasi tersebut, kesimpang siuran dalam proses keuangan tersebut seringkali diakibatkan oleh berbagai  macam kendala diantaranya: masalah administrasi, masalah perncanaan keuangan, masalah penerimaan dan  berbagai masalah lainnya.

Mungkin masalah Administrasi keuangan kalau dilihat  merupakan masalah yang sangat sepeleh atau dengan kata lain masalah gampang namun hal itu bukanlah proses pembenaran atau pengkerdilan terhadap masalah Administrasi Keuangan, tetapi proses administrasi keuangan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dalam proses keuangan tersebut, proses  administrasi keuangan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi modern dan maju dikarenakan dia merupakan sebuah alat atau ”trade recorde” atau dengan kata lain merupakan suatu alat keapsahan dari proses keuangan tersebut.

Dan untuk menjamin proses administrasi keuangan tersebut dapat dikatakan akuntabel dan kapabel diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang proses adiministrasi keuangan tersebut, Namun dalam proses administrasi keuangan sering sekali terjadi kesalahan – kesalahan yang diakibatkan oleh berbagai faktor dan kendala – kendala yang kadang kala sangat dominan sehingga memperlambat ataupun mencederai proses administrasi keuangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dalam melaksanakan administrasi keuangan di Universitas Pattimura, apakah ada faktor yang dominan atau faktor yang kecil namun dapat menganggu proses administrasi keuangan di Universitas Pattimura.

Dengan dipetakannya faktor – faktor maupun kendala – kendala tersebut dapat meminimalisir atau menghilangkan kesalahan – kesalahan dalam melaksanakan administrasi keuangan tersebut sehingga kedepannya Unpatti dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel.