AIR TERJUN KU KINI DAN AKAN DATANG

         Sebagai Provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak menempatkan Provinsi Maluku sebagai etalase alam yang memikat bagi semua orang yang memandangnya walaupun itu pandangan yang dilakukan dengan mata tertutup sebelah, kompleksitas dari kekayaan alam ini meliputi berbagai macam bentuk diantaranya laut, hutan, pesisir,  sungai tanah dan kekayaan alam lainnya. Dalam ilmu ekonomi sumber daya alam dikatakan sebagai faktor produksi, sehingga bila mana terdapat sumber daya alam disuatu daerah, wilayah atau negara maka dapat dikatakan sebagai daerah, wilayah atau negara tersebut memiliki modal dasar dalam proses pembangunannya.

            Sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan dengan luas wilayah 712.480 Km2. Luas daratan 7,6 % & luas lautan 92,4%. Total panjang garis pantai 10.662 Km, dan memiliki 1.340 pulau (https://web.kominfo.go.id/.../7.%20Paparan%20Narasumber%20Rakornas%202014-Kad...) Menandakan bahwa Provinsi Maluku ini memiliki modal dasar dalam proses pembangunannya yaitu sumber daya kelautan dan pesisirnya, sejatinya seperti uraian diatas dimana motor utama adalah kelautan dan pesisir, namun disamping memiliki lautan dan pesisir yang sangat luas dan besar ternyata Provinsi Maluku juga memiliki sumber daya air yang cukup banyak terutama potensi air terjunnya, bila melihat kondisi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik kepulauan kecil dan besar sungguh sebuah keunggulan yang tiada tanding dimana untuk Pulau Ambon saja tercatat penulis pernah mengunjungi 7 lokasi air terjun yang memiliki tinggi bervariatif antara 5 meter sampai 30 meter dan masih terdapat beberapa lokasi air terjun yang belum penulis kunjungi. ( salah satu air terjun yang penulis kunjungi, banyak pengunjung tapi minim pengelolaan, Air terjun Telaga Pange )

            Sadar akan hal ini harusnya menjadikan potensi Air Terjun ini dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan bukan saja sebagai subyek dari pembangunan tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa air terjun tersebut belum ada yang dikelola secara baik untuk keperluan mensejahterahkan masyarakat disekitarnya kecuali air terjun yang berlokasi di Arbes Desa Batu Merah dimana airnya digunakan sebagai sumber air PDAM Kota Ambon yang melayani hampir sebagian masyarakat Kota Ambon, tetapi air terjun lainnya masih sebatas pemanfaatan secara tradisional sebagai sumber air saja, bila melihat kondisi dan pemanfaatan air terjun tersebut sangat disayangkan dimana pemanfaatannya yang belum optimal tersebut dapat ditingkatkan lagi.

            Pemanfaatan air terjun dikalangan masyarakat yang berdiam diri diareal air terjun tersebut masih sebatas pada pemanfaatan kehidupan sehari – hari yaitu berupa pemakaian untuk kebutuhan air, mandi, cuci, dan untuk keperluan pertanian semata. Kenyataannya dibeberapa daerah di tanah air ini air terjun dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan juga dipakai sebagai sumber mata pencarian yang dapat mendongkrat taraf hidup meraka. Mungkin hal ini disebabkan dari pengetahuan mereka terhadap pemanfaatan air terjun tersebut juga masih minim atau juga masih adanya kendala tradisi dimana terdapat kepemilikan bersama terhadap lokasi air terjun tersebut  ( tanah adat ), Atau dikarenakan persoalan infrastruktur dilokasi air terjun tersebut sehingga proses pemanfaatan menuju lebih baik lagi masih terkendala.

            Dalam kondisi keterbatasan pemanfaatan yang optimal ini dapat kita melihat contoh pada lokasi air terjun Desa Ureng dimana pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat secara baik dimana mulai terdapat tata kelola dari semenjak kita memasuki pintu gerbang menuju air terjun tersebut sampai dengan dilokasi air terjun tersebut, juga telah disediakan beberapa fasilitas pelengkap seperti tempat jualan, tempat berganti pakaian maupun juga telah ditata jalan masuk dari pintu gerbang sampai kelokasi air terjun tersebut dengan batu yang disusun secara rapi, sehingga orang dengan mudah melaluinya. Penarikan retribusi tanda masuk juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan maupun taraf hidup dari masyarakat yang terlibat dalam memanfaatkan air terjun tersebut.

Pada air terjun Desa Ureng ini dapat dijadikan contoh pengelolaan dan pemanfaatan air terjun di Pulau Ambon dan Provinsi Maluku dimana keterlibatan pemerintah sangat sedikit semuanya diambil alih oleh masyarakat itu sendiri.

Kesadaran masyarakatlah yang menjadikan tata kelola Air Terjun Desa Ureng dapat dikatakan baik walaupun belum sempurna dimana masyarakat mengetahui manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan keberadaan air terjun tersebut yang dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dengan kondisi yang tidak terlalu jauh dari jalan raya kurang lebih 30 menit perjalanan, sehingga membuat masyarakat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam tersebut.

            Kendala – kendala yang dihadapi seperti uraian diatas dapat diatasai sedikit demi sedikit masalah kepemilikan lahan dapat diatasi dengan pembagian peran dalam pemanfaatan tersebut untuk infrastruktur sekarang dapat memakai dana desa dalam pembuatan jalan setapak menuju lokasi air terjun walaupun tidak semua jalan. Sehingga keberadaan Air Terjun tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat.

            Kiranya dengan banyaknya sumber daya air terjun di pulau Ambon bisa menarik minat pemerintah untuk turut serta dalam pemanfaatannya sehingga kedepannya sumber air terjun ini dapat menyumbang pendapatan dan juga dapat bermanfaat bagi anak cucu kita selaku pewaris utama dari alam dan bumi yang kita tempati kelak.

            

INDIKATOR dan KESEJAHTERAAN

Tujuan pembangunan pada suatu negera adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya sehingga dialetika dalam suatu pemerintahan selalu dikaitkan dengan kata – kata mensejahterakan rakyatnya. Dari tujuan itulah  diberlakukannya parameter – parameter untuk dapat mengukur kesejahteraan masyarakatnya. Parameter tersebut disusun sedemikan rupa sehingga kita dengan mudah dapat mengartikan kondisi yang di alami oleh masyarakat yang diukur dengan parameter tersebut. Dan dari situlah hadir berbagai lembaga yang mengurus parameter tersebut ataupun sebaliknya, pada dasarnya berbagai parameter tersebut adalah kondisi riil dimasyarakat ataupun sesuatu yang dialami oleh masyarakat itu sendiri,  sehingga kita sering menganggap biasa – biasa saja dan kadang kala kita mengatakan bahwa itu tidak benar, betul ataupun mereka salah menilai atau juga sering kita katakan masyarakat mana yang mereka lihat itu.

Sebagai contoh Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23).

Kenyataannya komponen ukur yang dipakai tersebut sering juga tidak menggambarkan kondisi rill dimasyarakat hal ini sering terjadi dikarenakan seringnya nya yang disurvey bukan responden yang sebenarnya atau juga jawaban yang diberikan sering asal jawab saja, ini juga akibat dari kesadaran kita memaknai survei dan parameter – parameter tersebut untuk kepentingan apa buat kita, namun akibat dari jawaban tersebut berdampak luas atas kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Belum biaya yang besar yang dikeluarkan untuk mengumpulkan jawaban – jawaban dari masyarakat dan waktu yang dipakai juga menjadi permasalahan, dalam membentangkan komponen alat ukur dimasyarakat dimana sering kali keseluruhan masyarakat yang digunakan untuk menjadi responden.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan prilaku manusia sering kali kita mendapatkan berbagai hal baru dalam pendekatan – pendekatan pembangunan maupun konsep pembangunan tersebut, hal ini terjadi juga pada alat – alat ukur kesejahteraan masyarakat, kadang hal – hal yang dianggap sepele namun dapat menggambarkan kondisi rill ataupun hal yang memang jarang digunakan tapi dapat menjawab apa yang kita inginkan, sebagai contoh beberapa bulan yang lalu di negeri Paman Sam (USA) dengan menggunakan parameter apa yang dimakanan dapat dilihat berbagai kecendrungan diantaranya tingkat pendapatan, kebiasan makanan, tingkat pendidikan dan yang terpenting adalah tingkat pendapatan.

Tabel. Hasil Survei Dengan Parameter Apa Yang Dimakan.

Dari hasil survei tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang dengan sekolah yang tinggi dengan pendapatan yang besar sering makan Sushi seiring dengan itu orang dengan sekolah yang rendah dan pendapatan yang kecil jarang sekali atau kadang tidak pernah makan Sushi.

Kalau dilihat dari parameter yang dipakai kadang kita tidak bisa membayangkan dengan cara kita mengkonsumsi sesuatu dapat diketahui pendapatan kita. Atau pun dari cara kita mengkonsumsi tingkat pendidikan juga berpengaruh, sehingga kedepannya pola – pola baru dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pula dapat diperhatikan sampai pada alat – alat ukur yang mungkin dianggap sepele.

Apa Daya Kondisi Sumber Daya Perikanan Maluku

Propinsi maluku yang dijuluki juga dengan provinsi seribu pulau memiliki lautan yang cukup luas, hampir ±80% luas wilayah provinsi ini adalah lautan, hal ini menggambarkan suatu potensi yang cukup banyak yang bisa diperbuat demi kemajuan provinsi ini kedepannya, sumber daya laut yang cukup luas tersebut secara langsung merupakan modal awal dalam pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi di provinsi ini. Sebagai salah satu faktor produksi,  sumber daya alam kelautan dan perikanan dapat mengambil peranan yang cukup signifikan dalam proses kebijakan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. hasil pengkajian stok ikan yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) menunjukan potensi sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang berada di daerah Provinsi Maluku sangatlah banyak dimana untuk potensi  3 daerah pengelolaan adalah 1. 627.500 ton per tahun sedangkan tangkapan ikan yang diperbolehkan 1.301.800 ton per tahun.

Tabel.1 Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ( WPP-NRI) yang berada di Provinsi Maluku

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)	Potensi	Tangkapan Ikan Yang diperbolehkan
714 laut Banda dan sekitarnya	248.400 ton / tahun	198.700 ton / tahun
715 di laut Seram dan sekitarnya	587.000 ton / tahun	469.500 ton / tahun
718 di laut Arafura dan sekitarnya	792.100 ton / tahun	633.600 ton / tahun
Jumlah	1.627.500 ton / tahun	1.301.800 ton / tahun

Sumber : Republika Online

Maluku yang selalu kita banggakan dengan kekayaan alam ( sumber daya    perikanan ) nya dalam setiap kesempatan yang disampaikan oleh para pejabat didaerah ini baik dalam kegiatan yang berskala nasional maupun regional atau hanya dalam acara – acara yang bersifat seremonial yang dilalakukan di daerah ini. Kondisi ini memang menjadi suatu dilematis dimana kita selalu mengatakan mempunyai cukup banyak salah satu faktor produksi  yaitu sumber daya perikanan namun sampai dengan saat ini apa yang kita telah perbuat dengan salah satu faktor produksi  tersebut, mungkin dapat kita hitung berapa banyak kegiatan, pembangunan, perencanaan dan mungkin mimpi tentang kekeayaan alam kita yang satu ini. Namun sampai saat ini belum juga nampak realisasinya yang dapat mengangkat kepala kita dan sedikit berkata sombong “ ini katong pung kebanggaan daerah ”. atau menjadi brand image nya Maluku.

Penduduk negeri-negeri atau juga dusun –dusun yang berada ditepi pantailah yang boleh mengatakan hal diatas dengan kemampuan seadanya baik dari segi keterampilan maupun permodalan, dan  boleh jadi merupakan warisan – warisan dari leluhur mereka ilmu – ilmu tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara perlahan – lahan dan pasti dapat melakukan berbagai hal dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya sampai dengan mendapatkan keuntungan demi melanjutkan kehidupan mereka dan dengan cara – cara yang sederhana tanpa mengobral kata – kata  tetapi dengan perbuatan “ katong ada bikin skarang ini ”.

Atau mungkin kita perlu belajar banyak dari masyarakat kita yang mengelola sumber daya laut tadi, atau mungkin dibenak kita selalu mengatakan “dong tu seng tau apa-apa” atau kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengelolanya,  tidak juga, sudah berapa banyak professor dibidang ini yang dimiliki oleh lembaga pendidikan negeri satu – satunya didaerah ini dan mempunyai Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang juga selalau dibangga – banggakan. Mungkin mereka sudah berbuat semampu mereka dengan berbagai ilmu yang mereka miliki telah menyumbangkan pemikiran dan konsep kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku ini. Atau konsep – konsep tadi hanya menjadi tumpukan – tumpukan kertas di kantor Gubernur, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bappeda.  Mungkin kita akan selalu mendengar kata – kata “ kita akan berkerjasama dengan universitas ini, itu, anu yang semuanya berasal dari luar Maluku, supaya kelihatan bagus.

Mungkin juga para pejabat di pemerintahan di daerah ini yang memang kurang memiliki jiwa semangat untuk berbuat yang terbaik demi masyarakatnya yang ± 40 % masih dikatakan keluarga miskin. Itu namanya pemimpin yang tidak amanah, mari kita lihat apa yang telah diperbuat oleh pemerintah daerah terhadap potensi yang terpendam yang selalu dibangga – banggakan ini telah sampai pada titik yang yang diharapakan,ternyata belum juga.

Namun sampai dengan saat ini sumber daya kelautan belum sebagai leading sector dalam proses pembangunan diprovinsi maluku, mayoritas masyarakat maluku masih berorientasi pada sector continental dalam kehidupannya sehari – harinya sehingga sektor  perikanan dapat dikatakan sebagai pemanis bibir.

Potensi perikanan dengan laut yang sangat luas dan memiliki kaanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya telah diolah oleh pelaku – pelaku usaha dari daerah lain maupun dari luar negeri, keadaan ini sangat miris kita lihat dimana produk – produk perikanan kita tidak pernah diolah sebagai bahan jadi namun hanya  diperdagangkan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi didaerah lain atau negara lain.

Sumber daya alam perikanan ini merupakan sumber daya alam yang 70% tidak dapat terbaharukan  sehingga dari waktu ke waktu semakin menipis atau berkurang potensinya, walupun terdapat juga sumber daya alam perikanan yang dapat terbaharukan namun prosesnya membutuhkan waktu yang lama, berkurangnya potensi dari sumber daya alam perikanan di provinsi maluku ini juga merupakan permasalahan yang harus dipecahkan oleh baik itu pemerintah provinsi maluku maupun pemerintah pusat.

Kondisi ini memerlukan perhatiaan yang sangat serius oleh steakholder dibidang perikanan, sehingga sumber daya alam perikanan ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup signifikan dalam proses pembangunan dimasa yang akan datang.

Dalam proses pengelolaan sumber daya  perikanan ini perlu diperhatikan berbagai factor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaanya sehingga masih banyaknya hasil perikanan yang tidak diolah secara maksimal di provinsi ini tetapi di bawah kedaerah lain untuk di olah akibatnya semakin banyak sumber daya alam yang dikuras dari alam Maluku namun tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Maluku. Atau kita hanya terpaku dalam angka – angka statistik yang menerangkan jumlah hasil olahan sumber daya alam perikanan ini yang diekspor tiap tahunnya meningkat. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan ini juga harus memperahatikan kelebihan kapasitas penakapan ikan, ketidakseimbangan antara kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya, kerusakan habitat, kecenderungan kepunahan jenis ikan tertentu, degradasi sumberdaya perikanan, peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat terutama pelaku usaha dibidang perikanan.

Belum lagi kondisi rill di Negara - Negara yang sedang giatnya membangun terjadi dimana untuk mengejar pertumbuhan maka dikuraslah sumber daya alam yang dimilki tanpa memperhatikan kondisi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan salah satu faktor produksi sumber daya alam perikanan tersebut. Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam perikanan yang banyak ini juga mengalami imbas dari prilaku mencari keuntungan yang sangat besar dari proses pemanfaatan dan pengelolaan perikanan.